Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada Hari Senin, 23 Oktober 2023. Bappeda Prov. Sultra menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertempat di Swiss Bell Hotel Kendari.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan koordinasi dan pemahaman politis juga langkah teknis alur penyusunan Rencna Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

Kegiatan ini dihadiri oleh Intansi Vertikal dan Perguruan Tinggi, OPD Teknis Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda Kabupaten/Kota dan Organisasi NonPemerintah. 

Kegiatan diawali dengan Laporan Ketua Panitia oleh Ir. La Ode Muhammad Alwi, M.Si (Kepala Bidang PMM Bappeda Prov. Sultra), beliau menyampaikan Forum Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini melibatkan pihak-pihak terkait baik pemerintah, akademisi, dan Lembaga non pemerintah guna mengumpulkan masukan/saran untuk menyempurnakan dokumen RAD ini.

Lalu dilanjutkan sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Kepala Bappeda Prov. Sultra yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Prov. Sultra yang dalam sambutannya beliau menyampaikan Pencapaian pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara masih menghadapi kesulitan dengan melalui koordinasi yang belum solid baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota hal tersebut bertepatan dengan belum maksimalnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan baik yang swasta serta adanya matriks program kegiatan kabupaten/kota.

Kemudian dilanjutkan paparan materi oleh Drs. Rachman Kurniawan, dalam paparannya beliau menyampaikan Capaian dan tantangan SDGs tahun 2022 yang membutuhkan perhatian dan percepatan pada pilar social telah mencapai 61 indikator yang tersedia datanya dari 87 indikator, pada pilar ekonomi ada 69 indikator yang tersedia datanya 89 indikator, pilar lingkungan terdapat 66 indikator yang tersedia datanya dari 77 indikator, dan pilar hukum & tata kelola terdapat 28 indikator tersedia datanya dari 36 indikator. Dari 224 indikator yang dievaluasi, sebagian besar (63% atau 140 indikator) telah tercapai dan kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan, hokum tata keloka, dan ekonomi. Masih ada 23% atau 53 indikator yang memerlukan perhatian khusus dan percepatan agar kembali on-track. 64 sebanyak 64 indikator datanya tidak/belum tersedia pada tahun 2022 sehigga perlu penguatan upaya penyediaan data.

Selanjutnya paparan oleh Nike Roso Wulandari (Perwakilan Badan Pusat Statistik), dalam paparannya beliau menjelaskan Peran BPS dalam pengukuran pencapaian implementasi TPB yaitu menyediakan data/indikator untuk monitoring capaian implementasi TPB, melakukan validasi terhadap indikator TPB yang dihasilkan K/L, melakuan pengembangan kegiatan survey/sensus dalam rangka mendukung penyediaan indikator TPB yang belum tersedia, melakukan kerjasama dengan K/L dalam penyediaan indikator TPB yang menjadi tanggung jawab K/L.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi tanya jawab antara peserta dengan pemateri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara.